PK-Sejahtera adalah partai politik modern yang terorganisasir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kader-kadernya yang saat ini tercatat 900.000 kader. Kami berharap dengan dukungan dan bantuan dari Anda, kita bersama-sama mengkampanyekan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera. 

Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera, kami paparkan secara singkat di bawah ini:

• Pada tanggal 20 Juli 1998 Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
• 9 Agustus 1998 Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa.
• 3-6 Desember 1998 Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta.
• 19 Februari 1999 KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan.
• 18-21 Mei 2000 PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok.
• 21 Mei 2000 Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok.
• 17 April 2003 Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS.
• 20 April 2003 Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa.
• 4 Juni 2003 DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta.
• 2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkehham.
• 3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.
• 20 Juli 2003 Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.
  
  Bergerak dari uraian di atas tergerak lah ikhwah yang berada di Kelurahan Pondok Jaya untuk membentuk DPRa PondokJaya yang sejarahnya diuraikan dibawah ini :

Awal mulanya, DPRa ini terbentuk dari para aktifis dakwah yang terhimpun di wilayah kelurahan Pondok Jaya Kec. Pancoran Mas kota Depok.

Dimotori oleh seorang aktifis PK yang juga menjadi ketua DPRa Pondok Jaya pertama saat itu yaitu Aka Prawira, SP. dibantu oleh beberapa Kader yang berada pada setiap Rukun Warga di kelurahan tersebut.

Saat ini, DPRa PK-Sejahtera Pondok Jaya memiliki susunan struktur organisasi yang rapih dan pengurus  di setiap Wilayah atau yang dikenal dengan istilah Korwil. Selain itu, DPRa PK-Sejahtera Pondok Jaya juga sudah memiliki 100 kader yang tersebar di kelurahan Pondok Jaya.